Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Tarik Mandat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, pada Senin, 15 Juni 2026. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi kembali karena dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Aksi ini diikuti oleh sejumlah lembaga, di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung, BEM Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO), serta berbagai elemen mahasiswa lainnya.
Dalam aksi tersebut, massa secara bergantian menyampaikan orasi yang menyoroti berbagai persoalan yang dinilai tengah dihadapi masyarakat. Mulai dari sektor pendidikan, kondisi perekonomian, hingga penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi isu yang mendapat perhatian dalam aksi tersebut. Aliansi Lampung Tarik Mandat membawa enam poin tuntutan, yaitu:
- Menjadikan pendidikan sebagai program prioritas, mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.
- Menurunkan harga bahan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (KOPDES).
- Merevisi Undang-Undang (UU) Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan menghentikan militerisme di ranah sipil.
- Mendorong penerapan regulasi pajak kekayaan.
- Mewujudkan penegakan HAM yang sejati.
Muhammad Fachri Aulia Harbie, salah satu peserta aksi, mengungkapkan bahwa sejumlah kebijakan pemerintah perlu di evaluasi kembali karena dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. "Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah perlu untuk dievaluasi ulang, dalam pelaksanaan yang tentunya tidak relevan untuk dilanjutkan dengan kondisi ekonomi saat ini, alangkah lebih baik dihentikan dan di evaluasi," ungkapnya.
Fachri juga menilai bahwa kebijakan terkait bahan bakar minyak berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, masyarakat akan beralih menggunakan BBM bersubsidi yang saat ini ketersediaannya sudah terbatas, sehingga berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok. "Justru masyarakat akan pindah ke BBM subsidi yang faktanya bahwa hari ini pun tanpa dinaikan pun sudah sangat langka. Tentunya akan merambat ke nilai ekonomi, naiknya harga barang pokok. Yang mana ekspedisi dan perusahaan dilarang memakai BBM subsidi," nilainya.
Situasi demonstrasi sempat diwarnai ketegangan, ketika mahasiswa berusaha memasuki Gedung DPRD Provinsi Lampung untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada anggota dewan. Penolakan akses oleh aparat keamanan memicu aksi saling dorong antara kedua belah pihak. Massa aksi kemudian memutuskan mundur dari area gerbang DPRD hingga kondisi kembali kondusif.
M. Tarehsyah, Jenderal Lapangan (Jenlap) mengatakan bahwa gerakan yang dilakukan tidak akan berhenti pada aksi kali ini. Mereka akan terlebih dahulu menyelesaikan konsolidasi internal sebelum melanjutkan konsolidasi dalam skala yang lebih besar. "Setelah konsolidasi internal selesai, maka kami akan melanjutkan konsolidasi akbar," ujarnya.
Hingga aksi berakhir, tidak ada perwakilan dari DPRD Provinsi Lampung yang turun untuk mendengarkan aspirasi massa secara langsung. Aksi kemudian ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap dari seluruh di depan gerbang Gedung DPRD.
Fachri berharap pemerintah dapat memberikan respons yang lebih konkret terhadap tuntutan yang disampaikan mahasiswa. "Tentunya harapannya lebih konkret ya. Responsnya lebih konkret, lebih jelas, lebih nyata. Tidak hanya sekadar normatif saja. Diterima, diterima, diterima namun tidak ada kabarnya sampai dengan hari ini. Seperti yang sudah-sudah," tutupnya. (*)
Reporter: Fitria Apriani, Adzra Rizka Andini DwiPutri
Penyunting: Dian






