Dialog Terbuka di DPRD, Mahasiswa Desak Perubahan Pendidikan

 

Senin 23 Februari 2026 Mahasiswa Desak Perubahan Pendidikan di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung | Perssukma/ Fazzel Affan

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung pada Senin, 23 Februari 2026. Aksi ini mengangkat tema ”Gelap Gulita Pendidikan Indonesia” sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait persoalan pendidikan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Aditya Putra Bayu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung (Unila) mengatakan bahwa aksi kali ini menyoroti persoalan akses pendidikan, pemerataan fasilitas, hingga kesejahteraan tenaga pendidik. ”Untuk tuntutan kali ini kami fokus pada isu pendidikan,” ujarnya.

Massa aksi berasal dari berbagai perguruan tinggi dan himpunan mahasiswa di Lampung. Perwakilan Aliansi Lampung Melawan menyampaikan orasi secara bergantian selama kurang lebih 45 menit, hingga aparat kepolisian membuka akses kawat berduri dan situasi tetap berjalan kondusif.

Pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), sejumlah perwakilan Aliansi Lampung Melawan diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kepada Ahmad Giri Akbar, Ketua DPRD Provinsi Lampung dan Kostiana, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung serta sejumlah anggota dewan, yaitu Yanuar Irawan, Ketua Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Thomas Amirico, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

M. Zakki Kurniawan, Jenderal Lapangan, menyampaikan bahwa seluruh tuntutan telah diterima dan ditandatangani oleh pihak terkait. ”Alhamdulillah mereka turun dan mendengar aspirasi dari kami. Tuntutan sudah kami sampaikan kepada mereka dan diterima dengan baik,” syukurnya.

Adapun enam poin tuntutan yang dibawa, yaitu:

1.      Menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama kebijakan negara.

2.      Mewujudkan pendidikan gratis.

3.      Menambah anggaran pendidikan.

4.      Meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

5.      Memindahkan siswa SMA Siger ke sekolah yang memiliki legalitas dengan jaminan beasiswa.

6.      Mendorong regulasi pajak progresif untuk dialokasikan sebagai anggaran pendidikan. 

Zakki juga menambahkan terkait poin tuntutan yang membahas Sekolah Menengah Atas (SMA) Siger di bawah Yayasan Siger Prakrasa Bunda yang merupakan program sekolah gratis untuk keluarga kurang mampu. Dalam hal ini perlu menjadi perhatian serius, terutama terkait legalitas dan penggunaan anggaran yang harus diawasi secara transparan. “SMA Siger yang menjadi masalah bagi kami, karena sudah di konsolidasikan sejak beberapa hari lalu. Kami sudah menyampaikan terkait permasalahannya tinggal direalisasikan oleh pihak pemerintah,” ungkapnya.

M. Fahry Arief Billah, Perwakilan Politeknik Negeri Lampung (Polinela) mengatakan terdorong ikut aksi karena menyangkut pendidikan, sehingga akan berdampak pada masa depan generasi muda. “Alasannya sederhana, karena ini soal masa depan kita dan generasi selanjutnya,” katanya. 

Aditya juga menegaskan akan terus mengawal realisasi kebijakan dalam kurun waktu 3 x 24 jam. “Kami akan menunggu realisasi dalam waktu 3 x 24 jam. Jika tidak ada langkah konkret, kami akan kembali turun dengan massa yang lebih besar,” tegasnya.

Aksi ditutup dengan tertib dan mahasiswa tetap menegaskan bahwa dialog yang telah dilakukan tidak sebatas berhenti pada aksi kali ini, melainkan akan terus berlanjut sebagai langkah nyata, demi perbaikan kualitas pendidikan di Lampung. (*)

 

Penulis:Rino Eqi Pratama, Uswatunnisa

Penyunting : Bila