Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di Provinsi Lampung menggelar aksi simbolik memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi yang bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda ini digelar di Bundaran Hajimena, Selasa 28 Oktober 2025, dengan tema “Refleksi 1 Tahun Prabowo–Gibran: Ke Mana Arah Negeri Ini?”.
Muhammad Dafa Alfitrah, Koordinator
lapangan (Korlap) aksi mengatakan bahwa aksi ini merupakan momentum refleksi
sekaligus pengingat bagi pemerintah agar tetap berpihak pada rakyat. “Yang
melatarbelakangi aksi hari ini jelas, ini momentum satu tahun evaluasi kinerja
Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Sekaligus
juga karena hari ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, jadi kita ingin
menyatukan semangat pemuda,” ungkapnya.
Dafa
menyebut massa aksi yang hadir berasal dari berbagai kampus di Bandar Lampung.
“Kurang lebih ada sekitar seratus massa yang ikut turun, diantaranya berasal
dari Universitas Lampung (Unila), Politeknik Kesehatan Tanjung Karang (Polkestanka),
Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya,
dan beberapa kampus lainnya.” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa membawa beberapa tuntutan yang
dianggap penting untuk diperhatikan pemerintah yaitu :
1.
Mengevaluasi total program Makan
Bergizi Gratis (MBG) agar maksimal dalam pelaksanaannya
2.
Jadikan pendidikan dan kesehatan
menjadi prioritas utama
3.
Sahkan Rancangan Undang-Undang
(RUU) perampasan aset
4.
Bebaskan kawan-kawan kami para
aktivis seluruh Indonesia yang menjadi tahanan politik saat ini
5. Melakukan reformasi total terhadap
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar lebih berpihak pada rakyat serta
mendesak Kapolri untuk mundur dari jabatannya
6.
Memecat menteri problematik serta
mengganti dengan orang-orang yang kompeten dalam bidangnya
7.
Mendesak rezim Prabowo Gibran
untuk merealisasikan janji kampanyenya
8.
Mendesak Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATRBPN) untuk mewujudkan reforma agraria
sejati dengan poin:
- Mengukur ulang Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Companies (SGC)
-
Menyelesaikan permasalahan konflik
anak tuha
-
Mengembalikan tanah masyarakat
adat register 44
9.
Menantang Prabowo Gibran untuk
berdiskusi secara langsung dengan Mahasiswa di Lampung
Dafa menyoroti
sejumlah isu penting terkait kondisi di lapangan. “Kita sampaikan evaluasi soal
program MBG, tapi bukan menolak programnya ya, kita kritik di bagian
pengimplementasiannya di lapangan,” jelasnya
Dafa
juga menyinggung isu konflik agraria yang menurutnya masih menjadi masalah
besar di Provinsi Lampung. “Masih banyak saudara-saudara kita yang tinggal di
tanah adat tanpa kejelasan hukum. Di Way kanan, Tulang Bawang, dan daerah lain
masih banyak kasus sengketa tanah yang belum selesai,” katanya.
Bagus Eka saputra, Presiden Mahasiswa (Presma) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Polinela, menuturkan bahwa keterlibatan
kampusnya dalam aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi
bangsa.“Satu tahun pemerintahan Prabowo dan Gibran ini masih banyak problematik
yang belum terselesaikan. Kita ingin memberikan evaluasi supaya program
pemerintah ke depan bisa lebih merata dan terasa manfaatnya,” ujarnya.
Menurutnya,
isu yang paling krusial untuk dikawal adalah soal reformasi agraria. “Sampai
sekarang reformasi agraria yang sempat dijanjikan belum terrealisasi. Di
Lampung sendiri, kasus seperti register 44, petani di Anak Tuha, dan HGU PT Sugar
Group Company masih banyak masalah,” ungkapnya.
Meski
begitu, ia masih percaya bahwa suara mahasiswa belum sepenuhnya diabaikan. “Kemarin
waktu demo bulan Agustus, kita dari aliansi Badan Eksekutif Seluruh Indonesia (BEM
SI) sempat audiensi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI). Jadi
sejauh ini masih didengar, tapi kita harus terus jaga supaya suara mahasiswa
nggak hilang,” jelasnya.
Sementara itu Lingga Syaputra, Presiden BEM IIB Darmajaya, menyoroti
masalah pendidikan yang dinilainya masih jauh dari kata merata. “Kita melakukan
evaluasi kinerja Prabowo dan Gibran karena pendidikan hari ini masih terasa
eksklusif. Banyak masyarakat belum dapat akses pendidikan penuh. Data Badan
Pusat Statistik (BPS) menunjukan terdapat 2,9 juta orang di atas 10 tahun yang
masih buta huruf,” ungkapnya.
Lingga juga mengingatkan bahwa di Lampung sendiri sekitar dua persen
masyarakat belum bisa membaca dan menulis, angka yang menunjukkan masih banyak
pekerjaan rumah (PR) di bidang pendidikan. “Kalau pondasi utama kayak
pendidikan aja masih diabaikan, gimana kita mau ngomong soal Indonesia Emas
2045?” ucapnya.
Menurut Lingga, suara mahasiswa memang kadang didengar, tapi belum
benar-benar ditindaklanjuti. “Kadang cuma sebatas formalitas biar mahasiswa
tenang. Tapi tindak lanjut dari tuntutan-tuntutan itu belum kelihatan. Jadi
kita akan terus suarakan sampai ada hasil nyata,” tambahnya.
Bagus berharap agar tuntutan tidak
hanya berhenti di aksi serta menegaskan pentingnya konsistensi gerakan
mahasiswa. “Harapan kami, aksi ini bukan berhenti
di jalan, tapi terus berlanjut sebagai bentuk pengawasan. Kita akan terus
konsisten menyuarakan apa yang belum dijalankan dengan benar,” katanya.
Dafa
berharap aksi ini menjadi awal dari kepedulian yang lebih luas. “Kami membawa
nama Aliansi Mahasiswa Lampung bukan cuma untuk kampus, tapi untuk masyarakat
Lampung. Kami ingin masyarakat juga peduli dengan isu-isu politik dan sosial
yang sedang terjadi,” tutupnya.
Di
akhir aksi, para mahasiswa membacakan refleksi bersama sebagai penutup serta
menyampaikan undangan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto agar bersedia
berdiskusi langsung dengan mahasiswa Lampung. Mereka berharap pemerintah tidak
hanya menjadikan suara mahasiswa sebagai formalitas belaka, melainkan sebagai
dorongan nyata untuk perubahan. (*)
Penulis : Adit Indra Lesmana, Arya rohmatuloh
Penyunting : Rizki
Tidak ada komentar:
Posting Komentar