BEM KBM Polinela Audiensi Bersama Pimpinan Kampus

Foto bersama setelah audiensi selesai | Perssukma.id/dok. BEM KBM Polinela

Jumat, 4 Juli 2025, audiensi antara mahasiswa dan Direktur Politeknik Negeri Lampung (Polinela) dilaksanakan di Ruang Sidang A. Kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Besar Mahasiswa (KBM), dengan melibatkan para Gubernur Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) sebagai perwakilan dari masing-masing jurusan.

Audiensi bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa, khususnya terkait persoalan akademik dan fasilitas penunjang pembelajaran. Isu-isu yang disoroti meliputi kurikulum, kualitas tenaga pengajar, serta kurangnya dukungan media digital seperti literasi digital dalam proses pembelajaran.

Dalam forum tersebut mahasiswa mengajukan tujuh poin tuntutan, yaitu:

1. Transparansi Dana Operasional Tahunan 

2. Kerusakan Alat pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)

3. Padamnya Listrik saat Proses Pembelajaran Berlangsung

4. Permasalahan pada Sistem Website E-Kuliah dan Learning Management System (LMS)

5. Kurangnya Fasilitas Penunjang Keberlangsungan Pembelajaran

6. Sistem Parkir yang Belum Tertata dengan Baik

7. Profesionalisme Tenaga Pengajar yang Perlu Ditingkatkan

Bagus Eka Saputra, Presiden Mahasiswa (Presma) BEM KBM Polinela menyampaikan bahwa forum ini menjadi sarana penyampaian keresahan mahasiswa. “Untuk audiensi yang kami buat itu untuk menyuarakan aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa yang menyoroti adanya penurunan permasalahan kurikulum kemudian untuk tenaga pengajar dan kurangnya media digital,” ujarnya.

Selain itu, mahasiswa juga mengangkat kekhawatiran lain, seperti permasalahan kurikulum perguruan tinggi, kesiapan dosen dalam mengimplementasikan pembelajaran, dan ketidaksesuaian antara nilai rapor dengan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA), serta perlunya penguatan teknologi dan literasi digital.

Menanggapi hal tersebut, Sarono, Direktur Polinela menegaskan bahwa kurikulum vokasi terus disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. “Kurikulum kami selalu mengacu pada kebutuhan industri. Setiap pembaruan mengikutsertakan masukan dari pelaku usaha. Bahkan, kami sedang menunggu Rencana Strategis (Renstra) terbaru dari kementerian yang menjadi pedoman lima tahunan dalam pengembangan kurikulum,” ujarnya.

Sarono juga menambahkan bahwa secara kualifikasi, mayoritas dosen Polinela sudah memenuhi standar. “Mayoritas dosen kami sudah berkualifikasi S2 yang linier dengan bidangnya. Soal kesejahteraan, kami pastikan efisiensi anggaran tidak memengaruhi gaji dosen. Kami juga mencegah agar Polinela tidak hanya menjadi tempat singgah sementara bagi tenaga pengajar,” tambahnya.

Bagus menyampaikan adanya ketidaksesuaian antara nilai rapor yang tinggi dengan hasil TKA yang rendah dalam seleksi mahasiswa baru. Hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap integritas sistem penilaian di jenjang sebelumnya. “Kami menemukan adanya ketidaksesuaian antara nilai rapor yang tinggi dengan hasil TKA yang justru rendah dalam proses seleksi mahasiswa baru. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai integritas sistem penilaian di jenjang pendidikan sebelumnya,” ujarnya

Menanggapi hal tersebut, Sarono menjelaskan bahwa pihak kampus membuka berbagai jalur seleksi guna memperluas akses pendidikan. “Kami membuka banyak jalur agar akses pendidikan merata. Namun tetap ada seleksi dan pembatasan, termasuk berdasarkan usia dan

kelayakan akademik. Soal ketidaksesuaian nilai, ini memang menjadi evaluasi bersama dengan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan,” tegasnya.

Terkait persoalan Angka Partisipasi Kasar (APK), Sarono menekankan pentingnya peran serta pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas dan beasiswa, agar akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi semakin terbuka. “Kalau APK suatu daerah yang tinggi dan reaktifitas masyarakat di sini sangat bagus. Potensi-potensi ekonomi itu bisa dikembangkan sangat baik. Contohnya, Yogyakarta itu miskin secara sumber daya alam, tapi karena APK nya tinggi, masyarakatnya mampu mengolah potensi sekecil apa pun. Itu kekuatan pendidikan,” ujarnya.

Sarono mengungkapkan bahwa APK di Provinsi Lampung masih tergolong rendah, berada di peringkat tiga terbawah secara nasional. “APK Lampung masih rendah, hanya sekitar 20–30 persen, jauh di bawah Yogyakarta yang sudah mencapai 74 persen,” jelasnya.

Bagus menanggapi apabila tidak ada langkah konkret dari pihak pimpinan untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut, maka akan dilakukan tindak lanjut secara bertahap. Hal ini dapat berupa audiensi lanjutan maupun dialog langsung dengan pihak pimpinan bersama mahasiswa lainnya. “Jika memang tidak ada tindakan lanjutan, kemungkinan besar kami akan mengadakan audiensi lagi ataupun ngobrol langsung dengan pihak pimpinan beserta kawan-kawan mahasiswa yang lain,” tambahnya.

Ia berharap audiensi ini menjadi sarana penyampaian aspirasi mahasiswa agar setiap permasalahan yang disampaikan dapat segera ditangani dan menjadi perhatian serius. “Harapannya dalam audiensi ini adalah kita benar-benar membawakan aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa dan keresahan-keresahan yang kita alami bersama agar bisa ke depannya bisa diperbaiki lebih baik lagi,” harap Bagus.

Aditya Dwi Putra, Gubernur HMJ Teknologi Informasi (TI) Polinela menanggapi kegiatan tersebut. “Saya sangat puas ketika BEM melakukan audiensi. Banyak hal yang bisa disampaikan, mulai dari keluhan mahasiswa, persoalan fasilitas, dan berbagai masalah di lingkup kampus yang akhirnya bisa langsung didengar oleh pimpinan Polinela,” ujarnya.

Ia berharap berbagai komitmen dan tanggapan yang telah disampaikan oleh pihak direksi dalam forum tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan direalisasikan demi kemajuan kampus. “Semoga apa yang dijanjikan oleh direksi Polinela dapat segera direalisasikan,” tutupnya.(*) 

Penulis : Adit Indra Lesmana, Natasya Rohimah

Penyunting : Nayla