MPM Polinela Tanggapi Banner Kritik ‘MPM Kacung Birokrat’

 

Suasana di depan sekretariat Majelis Permusyawaratan Mahasiswa | Perssukma.id/Novia

Pemasangan banner berisi tulisan kritik di depan sekretariat Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Politeknik Negeri Lampung (Polinela) menuai sorotan dari mahasiswa. Banner bertuliskan “MPM Kacung Birokrat” itu dianggap sebagai bentuk kritik terhadap kinerja MPM yang dinilai kurang terlihat.

Armada, Ketua Umum (Ketum) MPM Polinela mengaku baru mengetahui keberadaan banner tersebut menjelang magrib. Ia langsung mendatangi lokasi untuk memastikan sekaligus berencana berdiskusi dengan pihak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) terkait hal itu. “Saya baru tahu tadi sore, dekat dekat magrib. Makanya saya ke sini mau lihat langsung, ternyata memang benar ada. Saya juga mau berbincang sedikit dengan pihak BEM, mungkin mereka mengetahui soal ini,” ungkapnya.

Armada menilai kritik melalui banner muncul secara mendadak tanpa pernah disampaikan secara langsung sebelumnya. Menurutnya, penyampaian kritik sebaiknya dilakukan melalui mekanisme musyawarah sehingga MPM juga memahami dinamika internal yang sedang berlangsung.

Sejalan dengan itu, Muhammad Fauzan, Wakil Ketua MPM menegaskan bahwa MPM pada dasarnya selalu terbuka menerima aspirasi mahasiswa. Hanya saja, ia menekankan pentingnya menjaga etika dalam penyampaiannya. “Kalau soal aspirasi, pendapat-pendapat kami dari MPM itu menerima semua. Cuma caranya jangan terlepas dari kode etik. Bahasa bahasa provokatif itu kan enggak bisa. Tetapi kalau diajak diskusi, musyawarah, ya kami menjunjung tinggi itu. Di kode etik jelas terpapar, menjunjung tinggi etika,” ujarnya.

Lebih lanjut, Armada mengakui kondisi internal MPM saat ini tengah mengalami keterbatasan anggota. Setiap jurusan sejatinya memiliki kuota masing-masing, tetapi ada beberapa yang tidak mengirimkan perwakilan. Situasi itu membuat kinerja MPM kewalahan, terutama dalam penyusunan produk hukum yang membutuhkan waktu dan tenaga ekstra.

Meski begitu, ia menilai keberadaan banner tetap bisa dijadikan bahan evaluasi. Armada menyebutnya sebagai “alarm” agar MPM terus berada di jalur yang seharusnya. “Kalau ada mahasiswa yang mau menyampaikan aspirasi, ya kami terima. Cuma caranya aja yang harus lebih dulu ngobrol, musyawarah, jangan langsung pasang banner. Intinya, MPM siap aja diajak diskusi kapan pun,” pungkasnya.

Terkait isu Pekan Aspirasi Mahasiswa (PAM) yang disinggung, Armada menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sebenarnya telah menjadi agenda MPM. Namun, rencana pelaksanaannya sempat tertunda karena bertepatan dengan masa libur mahasiswa. PAM yang semestinya digelar pada akhir semester lalu akhirnya dijadwalkan ulang pada awal semester ini oleh Komisi 4. “Sebenarnya itu ada, cuman kemarin kan sempat mau libur, mahasiswa udah pada pulang. Jadi tidak ada di semester kemarin. Waktu di akhir akhir itu mau ada PAM, tapi kita mundurin ke awal semester ini nanti, itu dari komisi 4 yang ada di PAM,” jelasnya.

Sebagai penutup, Armada menegaskan bahwa MPM tetap terbuka terhadap aspirasi mahasiswa. “Intinya kami memandang banner itu sebagai bentuk kritik mahasiswa terhadap kinerja MPM. Dan kritik hak mahasiswa kami menghormatinya. Tapi kami ingin menegaskan, MPM bukanlah bawahan birokrat, melainkan lembaga legislatif mahasiswa yang mengawal kepentingan mahasiswa. Justru kritik ini menjadi pengingat bagi kami agar terus menjaga independensi,” tutupnya.(*)

Penulis : Adit Indra Lesmana, Novia Faradiba

Penyunting : Rizky