Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Lampung (Polinela) menindak lanjuti audiensi lanjutan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 12 agustus 2025, dengan tujuan membahas berbagai isu strategis pendidikan.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyoroti persoalan efisiensi anggaran, rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi, ketimpangan pemerataan guru di daerah terpencil, dinamika perubahan kurikulum yang terlalu cepat, hingga maraknya kasus Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) pada lingkungan pendidikan di Provinsi Lampung. Isu terakhir ini dinilai memerlukan regulasi tegas agar lingkungan belajar tetap kondusif dan sesuai norma sosial-budaya setempat.
Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari usulan isu pendidikan yang sebelumnya juga dibahas di Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung.
Dalam audiensi ini terdapat 6 poin tuntutan, yaitu:
- Dampak implementasi Instrumen Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.
- Dinamika perubahan kurikulum di Indonesia.
- Kesiapan pengajar untuk mengimplementasikan pembelajaran di perguruan tinggi.
- Rendahnya APK perguruan tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
- Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang tidak selaras dengan nilai rapor siswa.
- Maraknya kasus LGBT di pendidikan lampung.
Bagus Eka Saputra, Presiden Mahasiswa (Presma) Polinela menilai kebijakan Inpres No. 1 Tahun 2025 yang memerintahkan efisiensi anggaran turut memukul sektor pendidikan vokasi. Padahal, porsi pembelajaran di pendidikan vokasi idealnya 70% praktikum dan 30% teori. “Efisiensi anggaran ini sangat terasa. Tanpa fasilitas praktikum yang memadai, lulusan vokasi akan kehilangan keunggulan utamanya. Jangan sampai pendidikan vokasi hanya jadi sastra vokasi,” tegasnya.
Bagus juga mengungkapkan data APK perguruan tinggi di Lampung yang hanya 21,88%, jauh di bawah rata-rata nasional 30%. Rendahnya partisipasi kuliah ini dinilai disebabkan keterbatasan infrastruktur, beban ekonomi keluarga, dan minimnya sosialisasi pendidikan tinggi di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). “Dengan data APK tersebut, kami mendorong pemerintah untuk memperluas akses kuliah, memperbaiki infrastruktur, dan melakukan sosialisasi intensif agar lebih banyak anak Lampung bisa melanjutkan pendidikan,” tambahnya.
Masalah pemerataan guru turut mendapat sorotan. BEM mencontohkan kasus di Pulau Sebuku, Lampung Selatan, yang hanya memiliki satu guru honorer untuk mengajar seluruh mata pelajaran. Kondisi ini dianggap mencerminkan kesenjangan kualitas pendidikan, antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Kritik juga diarahkan pada perubahan kurikulum yang dinilai terlalu cepat dan belum diimbangi kesiapan tenaga pengajar. Sehingga kondisi tersebut membuat guru dan siswa kesulitan beradaptasi sehingga pembelajaran tidak maksimal.
Menanggapi hal tersebut, Thomas Amirico, Kepala Disdikbud Provinsi Lampung menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan sejumlah kebijakan, termasuk pembukaan sekolah menengah atas terbuka, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, dan pemanfaatan metode deep learning untuk memetakan potensi siswa sejak dini. “Dengan deep learning, kita bisa memetakan kemampuan awal siswa dan membuat peta jalan sesuai cita-cita mereka, apakah ingin bekerja, berwirausaha, atau kuliah,” jelasnya.
Thomas menegaskan bahwa Lampung saat ini mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,13, terendah kedua di Sumatera dan peningkatan IPM memerlukan investasi besar di sektor pendidikan, termasuk pemerataan fasilitas dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). “Lampung saat ini tercatat dengan IPM terendah kedua di Sumatera. Pendidikan berkualitas memang tidak murah, tapi kalau kita bicara IPM, posisi Lampung ini belum baik-baik saja. Butuh kerja sama semua pihak untuk meningkatkannya,” tegasnya.
Bagus menegaskan komitmennya mengawal implementasi kebijakan demi terwujudnya pendidikan tinggi yang merata, berkualitas, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat Lampung. “Kami akan terus mengawal proses demokrasi ini agar pendidikan di Lampung menjadi lebih layak, merata, dan berkualitas,” tutupnya.(*)
Penulis : Adit Indra Lesmana, Natasya Rohimah
Penyunting : Jhon
Tidak ada komentar:
Posting Komentar